SOLO--MICOM: Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar tidak hanya mengalokasikan anggaran pembinaan teknis bagi industri jamu tradisional, namun harus lebih berkemauan untuk bersedia membantu mengembangkan produksi jamu gendong dan racikan yang diyakini tidak mengenal istilah krisis moneter tersebut.
"Kami terus mendesak pemerintah agar tidak ragu membantu kemajuan jamu tradisional dengan mengalokasikan anggaran untuk permodalan bagi proses produksi. Kami katakan tidak peru ragu, meski untuk membantu permodalan UMKM, sudah ada Kementerian Koperadi dan UKM," tegas anggota Komisi IX DPR RI Budi Kristianto seusai berdialog dengan para perajin jamu gendong di Solo, Sabtu (24/11).
Menurut dia, sejauh ini keberadaan industri jamu tradisional sangat jelas membantu kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga perlu dukungan yang kongkret dari pemerintah baik dari pembinaan teknis maupun permodalan.
Dan yang lebih penting, keberadaan jamu tradisional ini juga membuka lapangan kerja yang luas bagi ibu-ibu rumah tangga pedesaan.
"Karena memang industri jamu tradisional, baik jamu gendong maupun racikan ini berkembang di pedesaan. Banyak penjual jamu, terutama perempuan, tiap hari menawarkan jamu sehat tanpa campuran kimiawi itu kepada masyarakat. Semakin berkembang dan bertambah banyak, berarti kesempatan kerja bagi kaum perempuan Indonesia semakin menyebar dan banyak. Jadi tidak perlu ada TKI untuk PRT di negeri tetangga," ujar politisi Partai Golkar yang sedang menanti pengumuman PDI Perjuangan untuk Pilgub Jateng 2013 itu.
Hal sama diungkap Alam Dimyati Rais, anggota Komisi IX lain yang menyebutkan perkembangan industri jamu gendong dan racikan semakin menyebar.
Di daerahnya Kendal saja, di setiap desa dan perajin dan penjual jamu tradisional tersebut.
"Karena keberadaannya yang ada di setiap desa atau kampung itu, maka pemerintah tidak perlu ragu untuk mendukung permodalan bagi para perajin ini. Saya yakin tidak akan ada istilah kredit macet," tukas Alam.
Sekretaris Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Purwadi menegaskan pemerintah memiliki komitmen untuk mengembangkan jamu tradisional sebagai tuan rumah di negeri sendiri, yang harus dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya.
"Jamu merupakan warisan turun temurun, yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga keberadaannya memang harus didukung," ujarnya.
Sejauh ini, lanjut Purwadi, pemerintah terus melakukan kontrol agar jamu tradisional ini benar-benar bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran
masyarakat. Dan karena itu akan terus di dalam kontrol pemerintah, agar khasiat yang sudah nyata itu dijauhkan dari campuran kimiawi yang justru akan membahayakan kesehatan masyarakat.
"Sejak proses pembuatannya harus dijaga benar. Tempat harus bersih dan jauh dari campuran kimia," tegasnya.
Sumber : http://www.mediaindonesia.com
